TEMPO.CO, Jakarta - Amir Nasional (Ketua Umum) Pengurus Besar Jamaah Ahmadiyah Indonesia Abdul Basit menolak manifesto Partai Gerindra yang menyerukan pemurnian agama. Dia menilai manifesto partai yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden itu akan membuat negara bertambah kacau. Alasannya, Indonesia memiliki banyak golongan minoritas yang termarginalkan.
"Misalnya Ahmadiyah diberangus, kemudian nanti akan merembet ke yang lain," katanya, Selasa, 27 Mei 2014. Pemberangusan itu, kata dia, merupakan contoh sikap tak menghargai hal yang sudah dijadikan sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa. (Baca juga: Kata Prabowo Soal Subsidi BBM Sampai KPK)
Manifesto Gerindra menyebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama atau kepercayaan. Namun pemerintah atau negara wajib mengatur kebebasan dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan.
Abdul mempertanyakan dasar penilaian murni-tidaknya suatu agama atau kepercayaan. Meski demikian, ia mengatakan pengeluaran manifesto merupakan hak setiap kubu pengusung calon presiden.
Dasar itulah yang dijadikan pedoman Ahmadiyah dalam menentukan pilihan soal calon presiden. Namun Abdul tidak mau menyebut nama calon presiden yang akan dia pilih. "Kami akan memilih capres yang mendukung Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, yang berusaha melindungi golongan minoritas," katanya.
Dia yakin suara jemaahnya tak akan terpecah. "Kalau saya bilang A, semua mesti A," ujarnya. Jemaah Ahmadiyah, kata dia, diperintahkan untuk tak golput dalam pemilihan nanti.
"Misalnya Ahmadiyah diberangus, kemudian nanti akan merembet ke yang lain," katanya, Selasa, 27 Mei 2014. Pemberangusan itu, kata dia, merupakan contoh sikap tak menghargai hal yang sudah dijadikan sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa. (Baca juga: Kata Prabowo Soal Subsidi BBM Sampai KPK)
Manifesto Gerindra menyebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama atau kepercayaan. Namun pemerintah atau negara wajib mengatur kebebasan dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan.
Abdul mempertanyakan dasar penilaian murni-tidaknya suatu agama atau kepercayaan. Meski demikian, ia mengatakan pengeluaran manifesto merupakan hak setiap kubu pengusung calon presiden.
Dasar itulah yang dijadikan pedoman Ahmadiyah dalam menentukan pilihan soal calon presiden. Namun Abdul tidak mau menyebut nama calon presiden yang akan dia pilih. "Kami akan memilih capres yang mendukung Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, yang berusaha melindungi golongan minoritas," katanya.
Dia yakin suara jemaahnya tak akan terpecah. "Kalau saya bilang A, semua mesti A," ujarnya. Jemaah Ahmadiyah, kata dia, diperintahkan untuk tak golput dalam pemilihan nanti.
sumber:
0 komentar:
Post a Comment